Peraturan – Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. SK No 2326 tahun 2015

2. SK No 5385 Tahun 2015

3. SK No.SK.788 Thn 2017

4. SK No.SK.6030 Thn 2017

5. SK No.SK.6559 Thn 2017

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor .35 Tahun 2014

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 45 PUU 2011

Keputusan Presiden

1. Nomor_30 Tahun 1990

2. Keppres_Nomor_13_Tahun_2018 5520

Peraturan Bersama

1. Peraturan Bersama, Menakertrans dan Menhut tahun 2007

2. Peraturan Bersama Kehutanan, Pekerjaan Umum, dan Pertanahan Nasional tahun 2014

Peraturan Daerah

1. Nomor 4 Tahun 2011

2. SK Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 Batas Luar

3. SK Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Batas Fungsi

4. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 150 Tahun 2015

5. SK Gubernur NO. 147

Peraturan Menteri

Peraturan Tahun 2004

P.19Menhut-II2004_Kolaborasi Pengelolaan KSA_KPA

Peraturan Tahun 2006

P.55Menhut-II2006

Peraturan Tahun 2007

P.25Menhut-II2007_Perubahan Organisasi BPKH

Peraturan Tahun 2008

1.P.36Menhut-II2008_IUPHHBK-HA

2. P.49 – Menhut-II – 2008_Hutan Desa

3. Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Tahun 2009

1.Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tata Cara Kerja Sama Daerah

2.P.45Menhut-II2009_Penatausahaan hasil Hutan Kayu

3. P.39Menhut-II2009_Pedoman-Penyusunan-Rencana-Pengelolaan-DAS

4. P.28 Tahun 2009 – Persetujuan Substansi Kehutanan

Peraturan Tahun 2010

1.P.36Menhut-II2010Tim Terpadu

2.P.50Menhut-II2010_Perluasan Areal Kerja IUPHHK

3.P.48 – Menhut-II – 2010_Pengusahaan Pariwisata Alam

4. P.47Menhut-II2010_Panitia Tata Batas

5. P.35 – Menhut-II – 2010_Tata Cara Rentek Rehabilitasi Hutan

6. P.34Menhut-II2010_TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

7. P.33Menhut-II2010_Tata Cara Pelepasan HPK

8. P.32Menhut-II2010_Tukar Menukar KH

9. P.14 – Menhut-II – 2010_Hutan Desa

10. Permen No.13 thn 2010-UKL-UPL

Peraturan Tahun 2011

1.P.62Menhut-II2011_Pedoman Pembangunan HT

2. P.55Menhut-II2011_Tata Cara Permohonan Izin IUPHHK-HTR-HT

3. P.50 – Menhut-II – 2011_Pengukuhan Kawasan Hutan

4. P.47Menhut-II2011_Penugasan Sebagian Urusan Kepada Bupati

5. P.44Menhut-II2011_Tata Cara Pelepasan HPK

6. P.19Menhut-II2011_Penataan Batas Areal Izin Pemanfaatan

7. P.18Menhut-II2011_Pedoman Pinjam Pakai

8. P.17Menhut-II2011_Tata Cara Pelepasan HPK_Perubahan

9. P.33Menhut-II2010 P.13Menhut-II2011_Organisasi BPKH

10. P.9 – Menhut-II – 2011_Pelimpahan Wewenang

Peraturan Tahun 2012

1.P.44Menhut-II2012 Pengukuhan Kawasan Hutan

2. PermenLH 16 th 2012 Penyusunan Dokumen LH

3. P.44_3012_PengukuhanKawasanHutan_

4. P.38Menhut-II2012_Perubahan P.18Menhut-II2011_Pedoman Pinjam Pakai KH P.38_Menhut-II_2012

Peraturan Tahun 2013

1.P.66Menhut-II2013_Juklak Remun

2. P.62Menhut-II2013_Perubahan P.44Menhut-II2012

3. P.47Menhut-II2013_Pedoman Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu KPH

4. P.43Menhut-II2013_Penataan Batas Areal Kerja dll

5. P.39Menhut-II2013_Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan

6. P.34Menhut-II2013_Pedoman Penanganan Pengaduan Internal dan Eksternal Tipikor Lingkup Kemenhut

7. P.33Menhut-II2013_Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kemenhut

8. P.32Menhut-II2013_Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan

9. P.16Menhut-II2013_Perubahan Ketiga Organisasi_BPKH_

10. P.14Menhut-II2013_Pinjam_Pakai_Kawasan_Hutan_

Peraturan Tahun 2014

1.P.85Menhut-II2014_Tata Cara Kerjasama KSA_KPA

2. P.36Menhut-II2014_Tata Cara Penetapan Rayon pada TN_THR_TWA_TB

3. P.29Menhut-II2014_Perubahan P.34Menhut-II2010_Tata Cara Perubahan Fungsi

4. P.27Menhut-II2014_Perubahan P.32Menhut-II2010_Tukar Menukar Kawasan

5. P.25Menhut-II2014_Panitia Tatabatas Kawasan Hutan

6. P.16Menhut-II2014_Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Tahun 2015

1.P.78 Menlhk-Setjen2015-Kerja Sama Dalam Negeri_CETAK 21Mar

2. P.74 Th 2015 ttg Tunjangan

3. P.18MenLHK-II2015 Organisasi dan Tata Kerja KLHK

4. P.12MenLHK-II2015 Pembangunan HTI

5. P.16MengLHK-II2015_Perubahan Kedua P.34Menhut-II2010

Peraturan Tahun 2016

1.P.51MenlhkSetjenKUM.162016

2. p.50.2016-ttg-IPPKH

3. P.6_Menlhk_2016

Peraturan Tahun 2017

PermenLHK Nomor P.44 Tahun 2017

Peraturan Tahun 2018

Permenko Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah

1.PP No 68 Th 1998 ttg Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3. Perpu 001 Tahun 2004 – Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999

4. PP No 53 Th 2010 ttg Disiplin Pegawai

5. PP No 36 Th 2010 ttg Pengusahaan Pariwisata Alam

6. PP No 24 Th 2010 ttg Penggunaan Kawasan Hutan

7. PP No 15 Th 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang

8. PP No 10 Th 2010 ttg Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KH

9. PP 28 2011_ Pengelolaan ksa_kpa

10. PP No 28_Th 2011_ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

11. PP.60_2012_Perubahan Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

12. PP.61_2012_Perubahan Penggunaan Kawasan Hutan

14. PP Nomor 105 Tahun 2015_Penggunaan Kawasan Hutan

15. PP Nomor 104 Tahun 2015_Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

16. PP-13-TAHUN-2017

Peraturan Presiden

1.Perpres Nomor 16 Tahun 2015 kemenLHK

2. PERPRES_NO_3_2016_L

3. Perpres_03_2016

4. PERPRES_NO_88_2017

Undang-Undang

1.Undang-Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria

2. UU No. 5 Tahun 1967 ttg Ketentuan Pokok Kehutanan

3. UU No.12 Th 1967 ttg Perkoperasian

4. UU NOMOR_5_TAHUN_1990 ttg Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

5. UU No.25 Th 1992 ttg Perkoperasian

6. UU Nomor 41Tahun1999 ttg Kehutanan

7. UU Nomor 19 Tahun 2004

8. UU Nomor 27 Tahun 2007 ttg Pengeloaan Wil.Peisir dan Pulau Kecil

9. UU Nomor 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang

10. UU Nomor 27 Tahun 2007

11. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

12. UU 32 Tahun 2009_Perlindungan dan Pengelolaan LH

13. UU NO 4 THN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

14. UU_Nomor_18_tahun_2013 ttg Pencegahan dan Perusakan Hutan

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

16. UU-Nomor-9-Tahun-2015